Menu ✖

Mode Gelap
“Deteksi dini dan Managemen penyakit kronik pada lansia dalam seminar Kesehatan di RS.Mayapada ,Sabtu 14 Nov 26” Pengerukan Sedimentasi Setu Parigi Dukung Kelancaran Aliran Air Saat Musim Hujan Turidi Susanto Dukung Penuh Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Cawapres Gantikan Gibran “Kunjungan Romo Clay Parera SJ, ke lingkungan Theresia De Portugal Jumat, 13 November 2026”. Komisi II DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Wali Kota Tangerang, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Paparkan Capaian dan Inovasi Pelayanan* Kejari Kota Tangerang Tegas Berantas Narkoba, Empat Terdakwa Kasus 33 Kg Sabu Dituntut Mati

News

Tim Satgas PKH Tinjau Penertiban Tambang Emas Ilegal Gunung Botak Baru PT.HAM Dan 6 Koperasi ( PT.Tri.M )Namun Kebal Hukum?

badge-check


					Tim Satgas PKH Tinjau Penertiban Tambang Emas Ilegal Gunung Botak Baru  PT.HAM Dan 6 Koperasi ( PT.Tri.M  )Namun Kebal Hukum? Perbesar

BURU, liputannusantara.id – Helena Ismail yang selama ini disebut-sebut sebagai “ibu angkat koperasi” di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, ternyata mengaku hanya sebagai konsultan hukum pertambangan. Pengakuan ini disampaikan Helena saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

“Saya hanya sebagai konsultan hukum pertambangan di Pulau Buru,” tulis Helena.

Pasca penertiban tambang emas ilegal, negara dinilai gagal dalam melakukan penataan, baik administrasi maupun pengelolaan. Meskipun koperasi belum secara resmi diizinkan untuk beroperasi, kini tampak sejumlah dompeng melakukan aktivitas di kawasan Tanah Merah, Gunung Botak, hanya dengan bermodalkan kartu identitas (ID Card) yang diterbitkan oleh koperasi.

Hasil penelusuran di lapangan melaporkan bahwa masing-masing “warung koperasi” memberlakukan biaya Rp1 juta per bulan. Untuk ojek gunung dikenakan biaya Rp100 ribu. Bahkan, ada oknum koperasi yang menjual kartu di atas harga Rp100 ribu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah penambang yang telah mengantongi ID Card koperasi sudah resmi terdaftar di Dinas Nakertrans dan PTSP? Jika belum, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta mosi tidak percaya masyarakat terhadap keberadaan koperasi di Gunung Botak.

Apalagi, koperasi diduga melakukan transaksi penjualan kartu kepada para penambang tanpa memiliki badan hukum yang jelas. Sementara itu, koperasi belum resmi dan dibenarkan sesuai aturan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Hal ini dinilai sebagai upaya mencari keuntungan dari rakyat sendiri.

Yang lebih aneh, meskipun ratusan aparat gabungan selalu siaga di lokasi, para penambang tetap santai melakukan aktivitas ilegal tanpa rasa takut. Kondisi ini patut dipertanyakan.

“Kejadian seperti ini tidak bisa didiamkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mosi tidak percaya masyarakat terhadap negara melalui koperasi sebagai pemegang IPR,” ujar seorang sumber.

Kondisi semakin diperparah dengan masuknya sejumlah alat berat milik PT Harmoni Alam Manise (PT HAM) yang melakukan penggusuran di kawasan sungai Jalur B, Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Aktivitas tersebut diduga tanpa mengantongi izin.

Terpantau, PT HAM menggunakan 6 unit excavator, 2 unit loader, dan 1 unit bulldozer untuk menggusur lokasi pembangunan basecamp dan stokfile. Aktivitas PT HAM yang disebut-sebut dengan mudah dikendalikan oleh Helena seolah mendapat “karpet merah” dari otoritas berwenang sehingga tidak pernah terhambat.

Sebelumnya, alat berat milik PT HAM juga melakukan penggusuran di bantaran Sungai Anahoni hingga meluas ke area koperasi.

Lebih miris lagi, tampak sejumlah tenaga asing dilibatkan sebagai pekerja. Standar administrasi kependudukan dan keimigrasian mereka patut dipertanyakan. Apalagi status perusahaan belum tentu memiliki sertifikasi sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja asing (TKA).

Bukan hanya soal TKA, izin Amdal dan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan RI juga seharusnya menjadi perhatian publik.

Seorang warga yang enggan disebut namanya mengeluhkan dampak lingkungan dari aktivitas PT HAM. “Kami tidak setuju ada aktivitas di sungai apalagi kegiatan sampai menggunakan alat berat sebanyak itu. Dua jalur di Dusun Wamsaid selalu menjadi bulan-bulanan banjir bila hujan turun lebat. Apalagi ada alat berat yang bekerja,” ujarnya.

Dalam video yang diterima redaksi, Helena yang mengaku sebagai konsultan hukum tambang terdengar menjelaskan, “Kita akan dipidanakan bila tidak membayar pajak. Urusan perizinan dari Kemenhut akan diurus agar bisa mendapatkan izin pinjam pakai.”

Hingga berita ini diturunkan, Helena Ismail belum memberikan klarifikasi resmi kepada media,meskipun telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp maupun panggilan suara.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

“Deteksi dini dan Managemen penyakit kronik pada lansia dalam seminar Kesehatan di RS.Mayapada ,Sabtu 14 Nov 26”

16 November 2026 - 11:16 WIB

REVIEW DAN EVALUASI Program Kaderisasi Paroki St Servatius 1 November 2026 di Ruang Ignatius gereja Kp.Sawah Paroki Servatius”.

5 November 2026 - 01:35 WIB

“IKAL-Lemhannas Kukuhkan Pengurus Lintas Angkatan, Perkuat Pengabdian Kebangsaan”

28 Oktober 2026 - 01:08 WIB

“Hukum Waris Dalam Praktek di Masyarakat”Oleh Ir. Agustinus Manihuruk, SH,MH,MM,16 Oktober, diruang Bernadus Gereja Servatiua KAMPUNG SAWAH.

20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Sektretaris Desa Dr Taufik Hidayat meresmikan Gedung Posyandu Bunga Rampai Rw 015 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Mempermudah  Akses Pelayanan Kesehatan

19 Oktober 2026 - 02:19 WIB

Trending di News