Presiden Prabowo dan PM Wong saat menyaksikan penandatanganan 26 dokumen kerja sama pada Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/07/2026). (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta – Agustus Liputan Nusantara (LN),The Prabowonomics Institute (The PRINT), yang diketuai oleh Yonge Sihombing, Penulis Buku Bilingual “Prabowonomics”, menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan The Australian 31 Juli 2026 karya Amanda Hodge berjudul “Bagaimana Pesona Prabowonomics Pudar” dan ulasan De Volkskrant 29-31 Juli 2026 yang menyebut adanya “krisis kepercayaan” terhadap ekonomi Indonesia.
Kami menghargai kritik media internasional, namun menolak framing yang menyamakan koreksi kebijakan dengan kegagalan. Penilaian terhadap Prabowonomics harus dilakukan secara utuh, bukan sepotong-sepotong.
Inti perbedaan kami sederhana: The Australian dan De Volkskrant menilai dari sisi Pasar. Kami menilai dari sisi Pasal. Indonesia adalah negara hukum. Ekonomi kami tidak tunduk pada indeks, rating, atau sentimen pasar jangka pendek. Ekonomi kami tunduk pada Pasal 33 UUD 1945: cabang produksi penting dikuasai negara, bumi air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa petang, 14 Juli 2026.
Pernyataan Presiden “ekonomi itu sederhana seperti warung kopi” disebut The Australian sebagai “Marie Antoinette moment”. Kami luruskan. Itu bukan penyederhanaan, itu prinsip. Warung kopi bertahan karena ada manajemen arus kas, harga, dan pelanggan. Sama dengan negara. Yang diutamakan bukan spekulasi, tapi perut rakyat. Itulah ekonomi kerakyatan.
Soal rupiah, suku bunga, dan PHK: semua negara sedang hadapi tekanan dolar AS dan ketidakpastian global. Tapi fondasi kita kuat. Utang terkendali, cadangan devisa besar, perbankan sehat. Mundurnya Gubernur BI adalah keputusan pribadi dan dinamika kelembagaan. Independensi BI tetap dijamin UU. Tidak ada intervensi politik dalam kebijakan moneter.
Yang disebut “statisme” oleh De Volkskrant seperti DSI, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih, justru adalah pelaksanaan konstitusi. Selama 30 tahun kita biarkan SDA dan rantai nilai dikuasai pihak asing. Sekarang negara hadir untuk ambil alih komando. Tujuannya bukan mematikan pasar, tapi mengarahkan pasar agar tidak merugikan rakyat sendiri.
Kami dengar kekhawatiran investor, termasuk yang disampaikan KADIN China dan disorot De Volkskrant. Pemerintah terbuka untuk dialog. Tapi dialog harus setara. Indonesia terbuka untuk investasi, bukan untuk eksploitasi. Investor Belanda yang sudah puluhan tahun di RI di bidang agri-food, energi, dan perbankan justru akan diuntungkan oleh stabilitas dan pasar domestik yang kuat.
Penurunan survei popularitas adalah hal wajar di tengah penyesuaian harga pangan dan energi. Tapi program seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, dan koperasi desa adalah investasi jangka panjang. Kami tidak akan menunda visi 2045 hanya karena takut tidak populer 1-2 tahun. Rating boleh turun. Gizi anak tidak boleh.
Kepada The Australian dan De Volkskrant: Silakan ukur kami dengan parameter Anda. Tapi izinkan kami mengukur diri dengan parameter kami sendiri: Konstitusi.
Prabowonomics bukan anti-pasar. Prabowonomics adalah pasar yang berkeadilan, pasar yang tunduk pada Pasal.
The Australian menyorot program sosial sebagai “membebani”. Kami jawab dengan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Program makan bergizi gratis, bantuan sosial, dan sekolah rakyat adalah perintah konstitusi, bukan populisme. Jika pasar gagal menjangkau, maka negara wajib hadir.
Pasal 34 Ayat 2 mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS Kesehatan, Kartu Prakerja, cek kesehatan gratis adalah turunan langsung dari pasal ini. De Volkskrant khawatir fiskal. Kami khawatir jika 50 juta warga tidak punya akses kesehatan karena takut defisit.
Pasal 34 Ayat 3-4 menegaskan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Itulah mengapa kami bangun rumah sakit di daerah 3T, sekolah unggulan, dan infrastruktur desa. Ini bukan “belanja boros”. Ini investasi SDM agar Indonesia tidak terjebak jadi negara berpenghasilan menengah selamanya.
The Australian menyebut pasar saham kita “tidak transparan”. Kami terbuka untuk audit dan perbaikan tata kelola. Tapi transparansi bukan berarti membuka seluruh aset strategis untuk spekulasi asing. Ada batas. Ada sektor yang wajib dijaga untuk kepentingan nasional. Itu juga bagian dari kedaulatan.
Ancaman penurunan status dari MSCI adalah risiko yang kami hitung. Tapi sejak kapan nasib 280 juta rakyat Indonesia ditentukan oleh 1 lembaga pemeringkat? Kami lebih memilih diturunkan statusnya tapi berhasil membangun industri baterai, smelter, dan pangan. Daripada dapat status “emerging” tapi tetap jadi eksportir bahan mentah.
Program makan gratis, cek kesehatan gratis, sekolah unggulan disebut “membebani negara”. Kami sebut itu “investasi”. Negara yang tidak berani belanja untuk SDM-nya, akan membayar lebih mahal 20 tahun lagi lewat kemiskinan, stunting, dan kriminalitas. Itu pelajaran dari sejarah. Pasar tidak akan bangun sekolah di desa 3T. Negara yang wajib.
Menyamakan situasi hari ini dengan krisis 1998 adalah tidak jujur secara data. Tahun 1998 kita tidak punya cadangan devisa, utang luar negeri meledak, dan perbankan kolaps. Hari ini kebalikannya. Justru karena kita belajar dari 1998, maka hari ini negara hadir lebih awal. Agar krisis tidak terulang.
Terakhir, kepada The Australian, De Volkskrant, dan seluruh mitra internasional: Pintu kami terbuka. Datang, lihat langsung smelter di Morowali, koperasi di Gunungkidul, sekolah rakyat di Papua.
Kesimpulan Akhir:
Dunia boleh punya konsensus Washington. Indonesia punya konsensus Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ekonomi Produksi + Jaminan Sosial. Itu Prabowonomics. PASAL VS PASAR. Kami pilih PASAL.Tutup Yonge.(Ring-o)
