Yonge Sihombing,SE, M.B.A, Ketum PPPT menunjukkan Naskah Akademik RUU Provinsi Tapanuli kepada Lundu Pajaitan SH, MH, sebagai dewan penasehat PPPT.
Jakarta, September, Liputan Nusantara (LN), Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., melaporkan bahwa pihaknya telah merampungkan naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU) pembentukan Provinsi Tapanuli. Laporan itu disampaikan kepada Wakil Ketua Dewan Pembina PPPT, Lundu Panjaitan, S.H., M.A., saat kunjungan silaturahmi di Medan, Rabu (17/9/2026).



Ibu Destry Damayanti Gubernur BI Bersama Yonge Sihombing Ketum PPPT/ Penulis Prabowonomic
Menurut Yonge, kedua dokumen tersebut disusun sebagai landasan formal untuk pengajuan pembentukan provinsi baru kepada pemerintah pusat. Dokumen tersebut rencananya akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Badan Legislasi DPR RI, Komisi II, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain melaporkan progres RUU, Yonge juga menyampaikan bahwa buku karyanya berjudul “Prabowonomics” telah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku tersebut berisi gagasan mengenai pemerataan pembangunan yang menurut Yonge sejalan dengan semangat pembentukan Provinsi Tapanuli.
Lundu Panjaitan, yang saat ini berusia 86 tahun, menyambut baik laporan tersebut. Ia menilai langkah penyusunan naskah akademik dan RUU merupakan kemajuan signifikan dalam perjuangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Ia pun berpesan agar panitia tidak mundur.
Pertemuan yang turut dihadiri pengurus harian PPPT itu ditutup dengan doa bersama untuk kesehatan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan agenda pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Yonge menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dilakukan dengan melibatkan akademisi dan memperhatikan aspek historis, yuridis, sosiologis, serta potensi ekonomi kawasan Tapanuli. Hal ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan formil dan materiil pembentukan provinsi baru.
PPPT berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan ruang untuk pembahasan DOB, termasuk Provinsi Tapanuli, sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan dari pinggiran.
Rombongan dipimpin Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si., dan Bendahara Umum Drs. Binton Simorangkir, M.M.
Lundu Pandjaitan adalah seorang tokoh Sumatera Utara dan Tokoh Tapanuli yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Tengah, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Anggota DPD RI. Lundu juga dikenal sebagai salah satu tokoh pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Lundu berpesan kepada Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli jika Provinsi Tapanuli terwujud, supaya merangkul Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat masuk ke Provinsi Tapanuli.
“Saya harap jangan tinggalkan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat”, kata Lundu Pandjaitan sembari meneteskan air mata.
PPPT Kunjungi Wakil Ketua Dewan Pembina Lundu Panjaitan di Medan*
Medan, Prabowonomics.id – Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) menggelar kunjungan silaturahmi ke kediaman Wakil Ketua Dewan Pembina PPPT, Lundu Panjaitan, S.H., M.A., di Medan, Rabu (17/9/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., didampingi Sekretaris Jenderal Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si., dan Bendahara Umum Drs. Binton Simorangkir, M.M.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus melihat kondisi kesehatan Lundu Panjaitan yang saat ini berusia 86 tahun.
Menurut Yonge, kondisi kesehatan sesepuh pejuang Provinsi Tapanuli tersebut dalam keadaan baik dan masih memiliki ingatan yang kuat terkait sejarah perjuangan pemekaran.
Lundu Panjaitan merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan.
Ia pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Tapanuli Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pengalaman tersebut menjadikannya sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan percepatan Provinsi Tapanuli.
Dalam pertemuan tersebut, Yonge melaporkan perkembangan terbaru proses percepatan. Termasuk Bapak Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, duduk sebagai Ketua Dewan Pembina PPPT.
Ia menyampaikan bahwa PPPT telah menyelesaikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang (RUU) pembentukan Provinsi Tapanuli yang akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. PPPT menegaskan bahwa konsolidasi internal, termasuk dengan Dewan Pembina, akan terus diperkuat untuk menjaga kesinambungan perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Yonge juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan buku berjudul “Prabowonomics” yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Buku tersebut, kata dia, memuat gagasan tentang implementasi pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang digerakkan oleh Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi Indonesia.
Termasuk pemerataan pembangunan yang sejalan dengan semangat pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir pertemuan, PPPT memohon doa dan dukungan moral dari Lundu Panjaitan. Dukungan dari para sesepuh dinilai menjadi modal penting untuk menjaga soliditas gerakan hingga tujuan pembentukan Provinsi Tapanuli dapat tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua Dewan Pembina Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT), Lundu Panjaitan, S.H., M.A., meminta dukungan penuh dari para bupati dan wali kota yang wilayahnya masuk dalam calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Tapanuli.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Lundu melalui video untuk disebarluaskan.
Lundu Pandjaitan adalah seorang tokoh Sumatera Utara dan Tokoh Tapanuli yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Tengah, Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan Anggota DPRD RI. Lundu juga dikenal sebagai salah satu tokoh pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Lundu berpesan kepada Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli jika Provinsi Tapanuli terwujud, supaya merangkul Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat masuk ke Provinsi Tapanuli.
“Saya harap jangan tinggalkan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat”, kata Lundu Pandjaitan sembari meneteskan air mata.(Ring-o)
















