Yonge Sihombing Ketua umum PPPT Bersama Jendral(purn)Binsar Luhut Panjaitan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Yonge Tempuh Gabungan 2 Jalur Wujudkan Provinsi Tapanuli: Dari Jalur Presiden Prabowo (Top Down) dan Daerah (Bottom Up)
JAKARTA, 5 Juni 2026 – Kementerian Dalam Negeri mencatat per 1 Juni 2026 sudah masuk 375 usulan pembentukan Daerah Otonom Baru dari seluruh Indonesia. Rinciannya terdiri dari 46 usulan provinsi dan 317 usulan kabupaten/kota.
Di tengah persaingan itu, Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. menyatakan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli menjalankan strategi dua jalur untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli Tahun 2026.
“Jumlah usulan sangat besar. Panitia tidak bisa hanya mengandalkan satu pintu. Karena itu kami tempuh jalur Presiden Prabowo
Jalur Presiden Prabowo: Top Down
Mendagri Tito Karnavian Bersama Yonge Sihombing Ketum PPPT
Berdasarkan Pasal 80
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desartada), Presiden Prabowo berwenang membentuk Daerah Persiapan atas dasar kepentingan strategis nasional tanpa menunggu usulan dari daerah.
Panitia telah menyerahkan dokumen usulan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Tapanuli (DOB Protap) dan draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Tapanuli langsung ke Presiden Prabowo.
Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desartada) mengatur kewenangan khusus Presiden. Berikut adalah isi pokok dari pasal tersebut:
Inisiatif Pembentukan Daerah
Tujuh alasan utama disampaikan. Pertama, aspek strategis historis, sosiologis, dan geografis. Kedua, aspek straregis akselerasi pemerataan pembangunan wilayah dataran tinggi bukit barisan Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, aspek potensi sumberdaya, kemandirian, dan spirit kebersamaan masyarakat Tapanuli membangun daerah Tapanuli dengan motto “Martabe: Marsipatura Huta na be (Membangun Kampung Sendiri).
Keempat, aspek pengelolaan berkelanjutan kawasan Danau Toba (Destinasi Wisata Dunia). Kelima, aspek penguatan Sibolga sebagai simpul logistik barat Indonesia.
Keenam, aspek akselerasi astacita dan jangkar kekuatan menuju Indonesia Maju dan Emas 2045. Ketujuh, aspek kelengkapan persyaratan administratif dan teknis berdasarkan ketentuan permendagri.
“Dengan draf RUU sudah berada di meja Presiden, proses legislasi dapat berjalan lebih cepat setelah PP Desartada ditetapkan,” kata Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
Yonge Sihombing Ketum PPPT: Jalur Daerah: Bottom Up
Secara paralel Panitia menyiapkan jalur bottom up melalui Pasal 38 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah PP Desartada terbit, Gubernur Sumatera Utara akan mengajukan usulan pemekaran ke Kemendagri dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD kabupaten atau kota dalam cakupan Tapanuli.
“Dukungan enam kepala daerah, kelengkapan dokumen teknis, dan Naskah Akademik sudah siap. Dua jalur ini berjalan bersamaan agar Tapanuli berada di barisan depan saat seleksi DOB dimulai,” tutup Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
Panitia juga mencatat dukungan luas dari tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan di wilayah Tapanuli. Dukungan itu memperkuat posisi Tapanuli sebagai salah satu daerah yang paling siap secara administratif dan sosial untuk menjadi provinsi baru.
Ke depan, Panitia akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Target Panitia adalah masuk dalam gelombang pertama penetapan Daerah Persiapan setelah PP Desartada berlaku efektif, yang kemungkinan pada Agustus 2026.
Enggan Komentari Usulan Nama dan Wadah Baru
Terkait munculnya sejumlah usulan nama baru untuk Provinsi Tapanuli seperti Provinsi Tapanuli Raya, Provinsi Danau Toba, Provinsi Danau Toba Raya, Provinsi Toba, Provinsi Toba Raya, dan Provinsi Batak, Yonge memilih tidak menanggapi.
“Kami di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli fokus bekerja sesuai mandat kami, yaitu mempercepat pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami tidak memiliki waktu untuk mengo…
[11.22, 6/6/2026] Ringo: Yonge Tempuh Gabungan 2 Jalur Wujudkan Provinsi Tapanuli: Dari Jalur Presiden Prabowo (Top Down) dan Daerah (Bottom Up)
JAKARTA, 5 Juni 2026
Kementerian Dalam Negeri mencatat per 1 Juni 2026 sudah masuk 375 usulan pembentukan Daerah Otonom Baru dari seluruh Indonesia. Rinciannya terdiri dari 46 usulan provinsi dan 317 usulan kabupaten/kota.
Di tengah persaingan itu, Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. menyatakan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli menjalankan strategi dua jalur untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli Tahun 2026.
“Jumlah usulan sangat besar. Panitia tidak bisa hanya mengandalkan satu pintu. Karena itu kami tempuh jalur Presiden Prabowo
Jalur Presiden Prabowo: Top Down
Berdasarkan Pasal 80
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desartada), Presiden Prabowo berwenang membentuk Daerah Persiapan atas dasar kepentingan strategis nasional tanpa menunggu usulan dari daerah.
Panitia telah menyerahkan dokumen usulan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Tapanuli (DOB Protap) dan draf Rancangan Undang-Undang Provinsi Tapanuli langsung ke Presiden Prabowo.
Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desartada) mengatur kewenangan khusus Presiden. Berikut adalah isi pokok dari pasal tersebut:
Inisiatif Pembentukan Daerah
Tujuh alasan utama disampaikan. Pertama, aspek strategis historis, sosiologis, dan geografis. Kedua, aspek straregis akselerasi pemerataan pembangunan wilayah dataran tinggi bukit barisan Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, aspek potensi sumberdaya, kemandirian, dan spirit kebersamaan masyarakat Tapanuli membangun daerah Tapanuli dengan motto “Martabe: Marsipatura Huta na be (Membangun Kampung Sendiri).
Keempat, aspek pengelolaan berkelanjutan kawasan Danau Toba (Destinasi Wisata Dunia). Kelima, aspek penguatan Sibolga sebagai simpul logistik barat Indonesia.
Keenam, aspek akselerasi astacita dan jangkar kekuatan menuju Indonesia Maju dan Emas 2045. Ketujuh, aspek kelengkapan persyaratan administratif dan teknis berdasarkan ketentuan permendagri.
“Dengan draf RUU sudah berada di meja Presiden, proses legislasi dapat berjalan lebih cepat setelah PP Desartada ditetapkan,” kata Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
Yonge Sihombing Ketum PPPT: Jalur Daerah: Bottom Up
Secara paralel Panitia menyiapkan jalur bottom up melalui Pasal 38 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah PP Desartada terbit, Gubernur Sumatera Utara akan mengajukan usulan pemekaran ke Kemendagri dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD kabupaten atau kota dalam cakupan Tapanuli.
“Dukungan enam kepala daerah, kelengkapan dokumen teknis, dan Naskah Akademik sudah siap. Dua jalur ini berjalan bersamaan agar Tapanuli berada di barisan depan saat seleksi DOB dimulai,” tutup Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
Panitia juga mencatat dukungan luas dari tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan di wilayah Tapanuli. Dukungan itu memperkuat posisi Tapanuli sebagai salah satu daerah yang paling siap secara administratif dan sosial untuk menjadi provinsi baru.
Ke depan, Panitia akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Target Panitia adalah masuk dalam gelombang pertama penetapan Daerah Persiapan setelah PP Desartada berlaku efektif, yang kemungkinan pada Agustus 2026.
Enggan Komentari Usulan Nama dan Wadah Baru
Terkait munculnya sejumlah usulan nama baru untuk Provinsi Tapanuli seperti Provinsi Tapanuli Raya, Provinsi Danau Toba, Provinsi Danau Toba Raya, Provinsi Toba, Provinsi Toba Raya, dan Provinsi Batak, Yonge memilih tidak menanggapi.
“Kami di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli fokus bekerja sesuai mandat kami, yaitu mempercepat pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami tidak memiliki waktu untuk mengom…
PARTAI INDONESIA MAJU (PIM)
Menuju Indonesia Maju dan Emas 2045 (100 Tahun Indonesia Merdeka), Partai Indonesia Maju (PIM) didirikan oleh 100 orang Pendiri representasi lintas suku, agama, pendidikan, profesi, domisili, sektoral dan lainnya.
3. Ir. Juliski Simorangkir, M.M. (Bendahara Umum)
4. [Nama Pendiri ke-4]
100. [Nama Pendiri ke-100]
Yonge Sihombing Ketum PPPT: Daftar Lengkap Audiensi Panitia Peluncuran Buku Prabowonomics dan Forum Prabowonomics Summit 2026
A. Super Prioritas
1. Prabowo Subianto – Presiden RI
2. Didit Hediprasetyo – Putra Presiden Prabowo
3. Hashim Djojohadikusumo – Adik Presiden Prabowo
4. Titiek Soeharto – Istri Presiden Prabowo
5. Thomas Djiwandono – Keponakan Presiden Prabowo
6. Biantiningsih Miderawati Djiwandono – Kakak Presiden Prabowo
7. Maryani Ekowati Lemaistre – Kakak Presiden Prabowo
8. Budi Djiwandono – Keponakan Presiden Prabowo
9. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo – Keponakan Presiden Prabowo
B. Prioritas
10. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet
11. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara
12. Sugiono – Menteri Luar Negeri
13. Luhut Binsar Pandjaitan – Ketua Dewan Ekonomi Nasional
14. Dudung Abdurachman – K[09.18, 5/6/2026] Yonge Sihombing Ketum PPPT: Jalur Daerah: Bottom Up
Secara paralel Panitia menyiapkan jalur bottom up melalui Pasal 38 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah PP Desartada terbit, Gubernur Sumatera Utara akan mengajukan usulan pemekaran ke Kemendagri dengan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD kabupaten atau kota dalam cakupan Tapanuli.
“Dukungan enam kepala daerah, kelengkapan dokumen teknis, dan Naskah Akademik sudah siap. Dua jalur ini berjalan bersamaan agar Tapanuli berada di barisan depan saat seleksi DOB dimulai,” tutup Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.
Panitia juga mencatat dukungan luas dari tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan di wilayah Tapanuli. Dukungan itu memperkuat posisi Tapanuli sebagai salah satu daerah yang paling siap secara administratif dan sosial untuk menjadi provinsi baru.
Ke depan, Panitia akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Target Panitia adalah masuk dalam gelombang pertama penetapan Daerah Persiapan setelah PP Desartada berlaku efektif, yang kemungkinan pada Agustus 2026.
Enggan Komentari Usulan Nama dan Wadah Baru
Terkait munculnya sejumlah usulan nama baru untuk Provinsi Tapanuli seperti Provinsi Tapanuli Raya, Provinsi Danau Toba, Provinsi Danau Toba Raya, Provinsi Toba, Provinsi Toba Raya, dan Provinsi Batak, Yonge memilih tidak menanggapi.
“Kami di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli fokus bekerja sesuai mandat kami, yaitu mempercepat pembentukan Provinsi Tapanuli. Kami tidak memiliki waktu untuk mengom…
PARTAI INDONESIA MAJU(PIM)
Partai Indonesi Maju (PIM) yang diketuai Yonge Sihombing mengatakan untuk Menuju Indonesia Maju dan Emas 2045 (100 Tahun Indonesia Merdeka), Partai Indonesia Maju (PIM) didirikan oleh 100 orang Pendiri representasi lintas suku, agama, pendidikan, profesi, domisili, sektoral dan lainnya.
Berikut nama-nama Pendiri:
1. Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. (Ketua Umum)
2. Kanjeng Ayu Jenny Waskita, S.E., Ak., M.B.A. (Sekretaris Jenderal)3. Ir. Juliski Simorangkir, M.M. (Bendahara Umum)
100. [Nama Pendiri ke-100]
Yonge Sihombing Ketum PPPT: Daftar Lengkap Audiensi Panitia Peluncuran Buku Prabowonomics dan Forum Prabowonomics Summit 2026
A. Super Prioritas
1. Prabowo Subianto – Presiden RI
2. Didit Hediprasetyo – Putra Presiden Prabowo
3. Hashim Djojohadikusumo – Adik Presiden Prabowo
4. Titiek Soeharto – Istri Presiden Prabowo
5. Thomas Djiwandono – Keponakan Presiden Prabowo
6. Biantiningsih Miderawati Djiwandono – Kakak Presiden Prabowo
7. Maryani Ekowati Lemaistre – Kakak Presiden Prabowo
8. Budi Djiwandono – Keponakan Presiden Prabowo
9. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo – Keponakan Presiden Prabowo
B. Prioritas
10. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet
11. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara
12. Sugiono – Menteri Luar Negeri
13. Luhut Binsar Pandjaitan – Ketua Dewan Ekonomi Nasional
14. Dudung Abdurachman –Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
15. Rosan Perkasa Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sekaligus Ketua Danantara Indonesia
16. Ferry Juliantono – Menteri Koperasi
17. Naniek Dayeng – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
18. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
20. Dony Oskaria – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)
21. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
22. Agus Subiyanto – Panglima TNI
23. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
24. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
15. Rosan Perkasa Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sekaligus Ketua Danantara Indonesia
16. Ferry Juliantono – Menteri Koperasi
17. Naniek Dayeng – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
18. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
20. Dony Oskaria – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)
21. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
22. Agus Subiyanto – Panglima TNI
23. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
24. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
25. Pandu Patria Sjahrir – Chief Investment Officer Danantara Indonesia25. Pandu Patria Sjahrir – Chief Investment Officer Danantara Indonesia
15. Rosan Perkasa Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sekaligus Ketua Danantara Indonesia
16. Ferry Juliantono – Menteri Koperasi
17. Naniek Dayeng – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
18. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
20. Dony Oskaria – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)
Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E., M.B.A menyatakan 5 kabupaten cakupan wilayah telah menyetujui dana pendampingan selama 3 tahun masa persiapan Provinsi Tapanuli.
“Jumlahnya Rp 50 miliar tiap kabupaten selama 3 tahun berturut-turut, dengan demikian jumlah keseluruhan mencapai Rp 250 miliar per tahun untuk 5 kabupaten. Jika Pemko Sibolga setuju, angka naik menjadi Rp 300 miliar per tahun,” kata Yonge, Kamis (4/6/2025) usai melakukan konsultasi rutin ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Berikut daftar kabupaten dan kota cakupan wilayah Provinsi Tapanuli: Tapanuli Utara, Humbang
Berikut daftar kabupaten dan kota cakupan wilayah Provinsi Tapanuli: Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
“Bupati dan Ketua DPRD dari 5 kabupaten menyetujui saat Panitia menyampaikan Berita Acara Komitmen Pendampingan Dana Masa Persiapan Provinsi Tapanuli. Adapun nama-nama tersebut adalah:
– Tapanuli Utara: Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Ketua DPRD Arifin Rudi Nababan, S.H., M.H.
– Humbang Hasundutan: Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H.
– Toba: Bupati Efendi Sintong P. Napitupulu, S.E.
– Samosir: Bupati Vandiko T. Gultom, S.T, Ketua DPRD Nasip Simbolon
– Tapanuli Tengah: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, S.H., M.H., Ketua DPRD Ahmad Rivai Sibarani
“Berita acara itu disampaikan Panitia pada Februari 2025, dan Panitia sudah keliling ke 5 kabupaten dan 1 kota di cakupan wilayah Provinsi Tapanuli,” jelas Yonge.
Komitmen yang disampaikan 5 kabupaten menjadi salah satu persyaratan masa persiapan Provinsi Tapanuli dan persyaratan terbaru pembentukan daerah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama pengurus Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, kami menyampaikan terima kasih kepada para Bupati dan Ketua DPRD dari 5 kabupaten yang telah menunjukkan komitmen nyata”, tutup Yonge.( Ring-o)
