Humbahas,Liputannusantara.id-Pembangunan dan Rehab di SMK Negeri 2 Pakkat tanpa papan Proyek dan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi.
Semboyan “Tiada Hari Tanpa Belajar” yang tertulis megah di gerbang SMK Negeri 2 Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, kini terasa makin jauh dari kenyataan.
Rangkaian masalah yang menimpa lembaga pendidikan ini seolah tak ada habisnya: mulai dari Kepala Sekolah yang jarang hadir, fasilitas sanitasi yang rusak parah, lantai ruangan yang rusak berat.
mendadak, hingga kini muncul fakta mengagetkan berupa bangunan yang ibarat “siluman” – berdiri namun tak memiliki kejelasan apa pun, bahkan tanpa papan proyek yang seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap pembangunan yang menggunakan uang negara.
Pantauan langsung awak media di lokasi memperlihatkan deretan bangunan yang sebagian dinding sudah berdiri, namun atap belum terpasang sempurna, plafon belum terpasang, dan sejumlah pekerjaan masih tertunda tak berkesudahan. Papan-papan penutup sementara, sisa kayu, dan material bangunan berserakan berantakan di sepanjang teras dan halaman sekolah, sebagian sudah lapuk dimakan cuaca, rusak, dan terlempar sembarangan seolah tak ada yang bertanggung jawab merawat maupun menyelesaikannya.
Yang paling mencolok dan memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat adalah tidak ditemukannya satu pun papan proyek yang terpasang di lokasi pembangunan tersebut. Padahal, sesuai aturan yang berlaku, setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah wajib memasang papan proyek yang memuat informasi jelas: nama pekerjaan, sumber dana, nilai anggaran, nama pelaksana pekerjaan, waktu mulai dan batas akhir penyelesaian, serta nama pejabat yang bertanggung jawab. Ketiadaan papan ini membuat masyarakat buta informasi: mereka tidak tahu apakah bangunan ini benar-benar proyek resmi, berapa biaya yang dikeluarkan, kapan seharusnya selesai, dan siapa pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya.
“Kami bertanya-tanya ke kiri dan ke kanan, tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Bangunan ini tiba-tiba ada, tapi tak ada tanda pengenal apa pun. Ibarat bangunan siluman yang muncul begitu saja tanpa jejak pertanggungjawaban,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang juga orang tua siswa dengan nada kecewa. Warga lainnya menambahkan, “Kalau ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu segalanya. Jangan sampai uang yang seharusnya untuk pendidikan anak-anak kami habis begitu saja tanpa hasil yang nyata dan tanpa kejelasan yang bisa kami pertanggung jawabkan.”
Kondisi ini semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan, transparansi, serta kedisiplinan di lingkungan SMKN 2 Pakkat. Jika bangunan yang baru dibangun saja dibiarkan terbengkalai tanpa informasi yang jelas, bagaimana dengan fasilitas lama yang sudah lama digunakan? Orang tua siswa mulai khawatir, apakah anggaran yang dialokasikan untuk sekolah ini benar-benar disalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya? Ataukah ada kelalaian sengaja maupun tidak sengaja yang merugikan kepentingan pendidikan generasi penerus di wilayah Pakkat?
Masyarakat luas, khususnya orang tua siswa, menuntut instansi terkait mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Inspektorat Daerah, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pengecekan menyeluruh. Mereka meminta kejelasan mutlak mengenai status bangunan tersebut, kelengkapan perizinan, sumber anggaran, serta alasan mengapa papan proyek tidak terpasang dan pembangunan tidak kunjung selesai. Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai maupun melanggar aturan dalam pengelolaan sekolah ini.
Warga berharap semboyan yang tertulis di gerbang sekolah tidak sekadar menjadi hiasan dinding semata. Mereka menginginkan sekolah yang tidak hanya memiliki bangunan yang layak, aman, dan lengkap fasilitasnya, tetapi juga dikelola dengan pemimpin yang hadir, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi transparansi dan keadilan demi kemajuan pendidikan anak-anak Humbang Hasundutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi baik dari pihak sekolah maupun instansi terkait menanggapi berbagai keganjilan dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tonny.S
