Menu ✖

Mode Gelap
PENGUATAN SINERGITAS ADVOKAT DAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN AKSES KEADILAN CV. Nindya Putra Langkah Sigap Tanggapi Keluhan Masyarakat Disebut SK Palsu dan Bohongi Warga,Pokmas Margo Mulyo dan Pemdes Biarlah Hukum yang Berjalan Resmi Dikukuhkan, Pengurus IWAPI Tangsel Siap Bersinergi dengan Pemerintah Produk Pala Desa Taman Sari Siap Bersaing, Unpam Latih 40 UMKM Desain Kemasan Modern Kabag Prokopim dan Kabid DIKP Kominfo Sambangi PWI Kota Tangerang, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Pers

Tangerang Raya

Terindikasi Korupsi, Proyek Drainase dan Pagar TPA Rawa Kucing Dilaporkan Ke Kejaksaan

badge-check


					Terindikasi Korupsi, Proyek Drainase dan Pagar TPA Rawa Kucing Dilaporkan Ke Kejaksaan Perbesar

TANGERANG, liputannusantara.id – Dua proyek di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang tahun 2025 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. Laporan atas kedua proyek itu dilakukan karena ada indikasi atau diduga ada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya. Pelaporan itu dilakukan oleh Jaringan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pembangunan (JPKPP), Rabu (17/6/2026) dengan Nomor : 87/JPKPP/LP-Kjr.Tng/2026 dan Nomor : 88/JPKPP/LP-Kjr.Tng/2026.

Ketua JPKPP, Juara Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya melakukan pelaporan dengan melampirkan bukti – bukti permulaan berupa fakta lapangan (foto – foto) dengan analisis perkiraan biaya. Kedua proyek itu adalah proyek “Pembuatan Drainase TPA Rawa Kucing” yang dilaksanakan oleh CV. VINA JAYA dengan Nilai Kontrak Rp 2.143.129.118,00 dan “Pekerjaan Pembuatan Pagar di TPA Rawa Kucing” yang dikerjakan oleh PT. LAMTORUS JAYA KONSTRUKSI dengan Nilai Kontrak Rp 1.591.636.000,00.

“Laporan/Pengaduan atas kedua proyek itu kami lengkapi dengan foto – foto fakta lapangan dan analisa atau estimasi perkiraan biaya,” katanya Kamis (18/6/2026) kepada wartawan di Tangerang.

Menurutnya, kedua proyek yang didanai dari APBD Perubahan Kota Tangerang tahun 2025 itu berpotensi merugikan negara masing-masing sebesar Rp 327.877.118,- dan Rp 301.190.000 ,-. Kerugian negara itu timbul dari adanya praktek pengurangan volume, penimpangan spesifikasi dan lain-lain.

Ditambahkannya, bahwa pada bulan Januari 2026 lalu, pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi/konfirmasi terkait hal itu ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun surat bernomor : 68/JPKPP/KL-DLH.TngKota/I/2026 tertanggal 19 Januari 2026 dan surat bernomor : 69/JPKPP/KL-DLH.TngKota/I/2026. Namun, sampai saat ini, tidak direspon.

“Pada bulan Januari lalu kami sudah bersurat ke Kadis LH untuk konfirmasi/klarifikasi. Tapi tidak direspon sampai detik ini. Mungkin dia merasa pekerjaan itu sudah terlaksana dengan baik dan benar. Atau dia merasa kebal hukum, maka tidak perlu merespon ?,” pungkasnya. ( red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Raih Penghargaan

6 November 2026 - 01:57 WIB

REVIEW DAN EVALUASI Program Kaderisasi Paroki St Servatius 1 November 2026 di Ruang Ignatius gereja Kp.Sawah Paroki Servatius”.

5 November 2026 - 01:35 WIB

“IKAL-Lemhannas Kukuhkan Pengurus Lintas Angkatan, Perkuat Pengabdian Kebangsaan”

28 Oktober 2026 - 01:08 WIB

HADIRKAN PELAYANAN PERTANAHAN INKLUSIF, KANTAH KOTA TANGERANG ANTARKAN SERTIPIKAT TANAH LANGSUNG KE RUMAH PEMOHON MELALUI INOVASI CLBK*

27 Oktober 2026 - 11:58 WIB

“Hukum Waris Dalam Praktek di Masyarakat”Oleh Ir. Agustinus Manihuruk, SH,MH,MM,16 Oktober, diruang Bernadus Gereja Servatiua KAMPUNG SAWAH.

20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Trending di Jakarta