Menu ✖

Mode Gelap
“Deteksi dini dan Managemen penyakit kronik pada lansia dalam seminar Kesehatan di RS.Mayapada ,Sabtu 14 Nov 26” Pengerukan Sedimentasi Setu Parigi Dukung Kelancaran Aliran Air Saat Musim Hujan Turidi Susanto Dukung Penuh Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Cawapres Gantikan Gibran “Kunjungan Romo Clay Parera SJ, ke lingkungan Theresia De Portugal Jumat, 13 November 2026”. Komisi II DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Wali Kota Tangerang, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Paparkan Capaian dan Inovasi Pelayanan* Kejari Kota Tangerang Tegas Berantas Narkoba, Empat Terdakwa Kasus 33 Kg Sabu Dituntut Mati

News

INTRAWIN: Temuan Berulang Peredaran B3 Ilegal di Buru, Desak Audit Bea Cukai dan PT PELNI

badge-check


					INTRAWIN: Temuan Berulang Peredaran B3 Ilegal di Buru, Desak Audit Bea Cukai dan PT PELNI Perbesar

BURU, liputannusantara –  Lembaga Investigasi Nasional Indonesia Transportation Watch Investigation dan Anti Korupsi INTRAWIN mengungkap temuan berulang terkait peredaran bahan kimia berbahaya dan beracun B3 yang masuk melalui jalur laut di Kabupaten Buru selama beberapa tahun terakhir.

Ketua DPD INTRAWIN Provinsi Maluku Nurjannah Rahawarin menyatakan, hasil investigasi lapangan berkala menemukan distribusi bahan kimia seperti sianida, soda kaustik kostik, dan karbon yang digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal.

“Ini bukan temuan satu kali. Selama hampir tujuh tahun, temuan barang bukti di lapangan terus berulang dengan pola yang sama, jalur yang sama, dan jenis barang yang sama,” ujar Nurjannah.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, bahan kimia tersebut teridentifikasi berada dalam jalur distribusi yang melibatkan kapal perintis dan kapal penumpang milik PT PELNI. Barang masuk dengan cara disamarkan dan dicampur bersama muatan umum.

Nurjannah menyebut sejumlah nama pemilik barang yang berulang muncul dalam temuan, yaitu Komar, Juma, Markus, Dewa, Anas, dan Sultan. Nama-nama tersebut sudah pernah melalui proses penanganan sebelumnya.

Namun hingga kini tidak terlihat proses penindakan hukum yang jelas dan tuntas.

“Selama ini kedua pihak terkait, PT PELNI Cabang Kabupaten Buru dan Bea Cukai Kabupaten Buru, seakan tidak tersentuh hukum dan tidak ada kelanjutan proses yang memberikan efek jera,” katanya.

Nurjannah menilai ada pola janggal. Barang bukti ditemukan di lapangan, tetapi tidak berlanjut dalam proses hukum yang jelas, bahkan hilang dari proses penanganan.

Dari sisi regulasi, Bea Cukai bertugas mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar, termasuk mencegah barang berbahaya, memeriksa dokumen, serta menindak pelanggaran kepabeanan. PT PELNI sebagai operator transportasi laut bertanggung jawab memastikan keamanan dan kepatuhan aturan pengangkutan barang, khususnya di kapal penumpang.

Atas temuan berulang itu, INTRAWIN mendesak audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi barang di Kabupaten Buru, khususnya jalur transportasi laut. Audit diminta mencakup aktivitas pengawasan beberapa tahun terakhir guna memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bea Cukai dan PT PELNI Cabang Kabupaten Buru belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat respons.

Kasus ini dinilai penting segera ditindaklanjuti karena dampak bahan kimia berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal. INTRAWIN berharap kasus diaudit, diproses, dan ditindaklanjuti Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, BPK, serta Perhubungan Laut.

Catatan Redaksi*: Kami berupaya konfirmasi ke pihak Bea Cukai Buru, PT PELNI Cabang Buru, dan Polres Buru untuk mendapatkan hak jawab dan keterangan resmi. Berita akan diperbarui jika ada tanggapan.

BURU– Lembaga Investigasi Nasional Indonesia Transportation Watch Investigation dan Anti Korupsi INTRAWIN mengungkap temuan berulang terkait peredaran bahan kimia berbahaya dan beracun B3 yang masuk melalui jalur laut di Kabupaten Buru selama beberapa tahun terakhir.

Ketua DPD INTRAWIN Provinsi Maluku Nurjannah Rahawarin menyatakan, hasil investigasi lapangan berkala menemukan distribusi bahan kimia seperti sianida, soda kaustik kostik, dan karbon yang digunakan untuk aktivitas pertambangan emas ilegal.

“Ini bukan temuan satu kali. Selama hampir tujuh tahun, temuan barang bukti di lapangan terus berulang dengan pola yang sama, jalur yang sama, dan jenis barang yang sama,” ujar Nurjannah.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, bahan kimia tersebut teridentifikasi berada dalam jalur distribusi yang melibatkan kapal perintis dan kapal penumpang milik PT PELNI. Barang masuk dengan cara disamarkan dan dicampur bersama muatan umum.

Nurjannah menyebut sejumlah nama pemilik barang yang berulang muncul dalam temuan, yaitu Komar, Juma, Markus, Dewa, Anas, dan Sultan. Nama-nama tersebut sudah pernah melalui proses penanganan sebelumnya.

Namun hingga kini tidak terlihat proses penindakan hukum yang jelas dan tuntas.

“Selama ini kedua pihak terkait, PT PELNI Cabang Kabupaten Buru dan Bea Cukai Kabupaten Buru, seakan tidak tersentuh hukum dan tidak ada kelanjutan proses yang memberikan efek jera,” katanya.

Nurjannah menilai ada pola janggal. Barang bukti ditemukan di lapangan, tetapi tidak berlanjut dalam proses hukum yang jelas, bahkan hilang dari proses penanganan.

Dari sisi regulasi, Bea Cukai bertugas mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar, termasuk mencegah barang berbahaya, memeriksa dokumen, serta menindak pelanggaran kepabeanan. PT PELNI sebagai operator transportasi laut bertanggung jawab memastikan keamanan dan kepatuhan aturan pengangkutan barang, khususnya di kapal penumpang.

Atas temuan berulang itu, INTRAWIN mendesak audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi barang di Kabupaten Buru, khususnya jalur transportasi laut. Audit diminta mencakup aktivitas pengawasan beberapa tahun terakhir guna memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bea Cukai dan PT PELNI Cabang Kabupaten Buru belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat respons.

Kasus ini dinilai penting segera ditindaklanjuti karena dampak bahan kimia berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal. INTRAWIN berharap kasus diaudit, diproses, dan ditindaklanjuti Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, BPK, serta Perhubungan Laut.

Catatan Redaksi*: Kami berupaya konfirmasi ke pihak Bea Cukai Buru, PT PELNI Cabang Buru, dan Polres Buru untuk mendapatkan hak jawab dan keterangan resmi. Berita akan diperbarui jika ada tanggapan. ( Dhet ).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

“Deteksi dini dan Managemen penyakit kronik pada lansia dalam seminar Kesehatan di RS.Mayapada ,Sabtu 14 Nov 26”

16 November 2026 - 11:16 WIB

REVIEW DAN EVALUASI Program Kaderisasi Paroki St Servatius 1 November 2026 di Ruang Ignatius gereja Kp.Sawah Paroki Servatius”.

5 November 2026 - 01:35 WIB

“IKAL-Lemhannas Kukuhkan Pengurus Lintas Angkatan, Perkuat Pengabdian Kebangsaan”

28 Oktober 2026 - 01:08 WIB

“Hukum Waris Dalam Praktek di Masyarakat”Oleh Ir. Agustinus Manihuruk, SH,MH,MM,16 Oktober, diruang Bernadus Gereja Servatiua KAMPUNG SAWAH.

20 Oktober 2026 - 23:23 WIB

Sektretaris Desa Dr Taufik Hidayat meresmikan Gedung Posyandu Bunga Rampai Rw 015 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Mempermudah  Akses Pelayanan Kesehatan

19 Oktober 2026 - 02:19 WIB

Trending di News