KOTA TANGERANG ,Liputannusantara.id-Pembangunan bangunan yang diduga akan digunakan sebagai rumah kontrakan di kawasan Jalan Squater, RW 03, RT 001, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, menjadi sorotan. Pasalnya, lokasi pembangunan tersebut berada di dalam lingkungan permukiman warga dan diduga menggunakan lahan yang diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat keberadaan fasos-fasum memiliki fungsi penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat di lingkungan permukiman. Apabila benar lahan tersebut merupakan fasos-fasum yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi, termasuk pembangunan kontrakan, perlu diperiksa berdasarkan status kepemilikan tanah dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Status Tanah Harus Diperjelas
Pemerintah Kota Tangerang melalui instansi terkait perlu melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi pembangunan, termasuk menelusuri status tanah, peta bidang, dokumen kepemilikan, serta site plan atau rencana tapak kawasan apabila tersedia.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah lahan yang digunakan merupakan tanah milik pribadi, tanah negara, atau lahan yang telah ditetapkan sebagai fasos-fasum dan diserahkan kepada pemerintah daerah.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa bangunan berdiri di atas lahan fasos-fasum tanpa dasar pemanfaatan yang sah, pemerintah perlu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum. Namun, apabila status tanah belum jelas, diperlukan verifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelanggaran.
Pemkot Tangerang Diminta Tidak Tutup Mata
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, instansi yang menangani tata ruang dan bangunan gedung, serta aparat wilayah setempat perlu menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai kewenangannya.
Selain memeriksa status tanah, pemerintah juga perlu memastikan apakah pembangunan telah memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan bangunan gedung yang berlaku.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai peruntukan lahan di lingkungan tempat tinggalnya. Transparansi pemerintah dalam menjelaskan status tanah menjadi penting untuk mencegah potensi sengketa dan memastikan lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak dimanfaatkan secara tidak semestinya.
Hingga status tanah dan legalitas pembangunan dipastikan melalui pemeriksaan resmi, dugaan penggunaan tanah fasos-fasum tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemilik atau pengelola bangunan serta instansi pemerintah terkait.
Publik Menunggu Tindakan Nyata
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan permukiman. Pemerintah Kota Tangerang diharapkan segera memberikan penjelasan resmi mengenai status lahan di Jalan Squater, RW 03, RT 001, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari.
Jangan sampai lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa kejelasan dasar hukum.
(Team/GNTR)
