Jakarta,Liputannusantara.id-Selasa 18 November 2026 Paralegal Rumah Advocare Indonesia, di antaranya Dorhan Marbun,Elin Marlina,Rizky Nadera Patikna SH,Faras dan Daniel Pakpahan Mahasiswa Universitas Pamulang(Unpam) Viktor Tangerang Selatan hadir mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi aturan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Permohonan tersebut mempersoalkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP. Para pemohon, yaitu Christian Adrianus Sihite, Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan pemohon lainnya, meminta MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Para pemohon meminta agar penyadapan oleh penyidik wajib mendapat izin ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Dalam keadaan mendesak, penyadapan boleh dilakukan lebih dulu, tetapi harus mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 jam. Jika izin tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat dijadikan alat bukti.
Pemohon menilai aturan penyadapan belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang khusus, padahal hal itu sudah diamanatkan MK sejak putusan tahun 2010. Kekosongan tersebut dinilai berpotensi melanggar hak privasi warga negara, termasuk pihak-pihak yang ikut tersadap saat berkomunikasi dengan nomor target.
Kehadiran paralegal Rumah Advocare Indonesia dalam persidangan ini menunjukkan perhatian mereka terhadap isu perlindungan hak privasi dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Mereka mengikuti jalannya sidang untuk memantau perkembangan perkara yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat.















