Jakarta
“Pemerintah Pusat Mencabut 28 Perusahaan yang diduga mengakibatkan, banjir bandang dan longsor di Sumatera pada bulan November 2025 melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan
Perbesar
Prabowo Blak-blakan Reaksi Eropa Tidak dapat Sawit RI
Jakarta, Januari, Liputan Nusantara (LN),Pencabutan ijin 28 Perusahaan termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) yang sudah bertahun-tahun disuarakan komunitas masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga gereja, mahasiswa, dan sebagainya, Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam”.
Penulis teringat akan ,artikel yang saya kirim ke koranjokowi.com, beberapa tahun lalu, dibawah judul “DEMI MASA DEPAN DANAU TOBA & BERTEMU PRESIDEN JOKOWI, MEREKA BERJALAN KAKI SEJAUH 1.758 KM , DAN SEKARANG SUDAH TIBA DI JAKARTA, AMANG” secara bersambung (3) – KORAN JOKOWI.
Pernyataan menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni : Membuka 20 Ha Hutan
Kerusakan hutan dilihat dari udara
Penulis menjelaskan bahwa Perjalanan tim 11 yang berjalan kaki dari Danau Toba (14/6/20) lalu, kemarin (27/7) telah tiba di Jakarta, dan saat di Jalan Sisingamangaraja Jakarta Pusat kemudian mereka diminta dan diarahkan ke Wisma Atlit untuk test swab, Ketua rombongan Togu Simorangkir saat diminta tanggapan atas hal ini menjawab, “Tidak apa, kita ikuti saja sebagai bagian dari protokol kesehatan Covid 19 . Kami bukan unjuk raja tapi aksi damai, untuk berusaha melestarikan Danau Toba dengan mohon kepada bapak Presiden menutup PT. TPL – Toba Pulp Lestari yang merusak hutan Danau Toba, dan merampas hutan alam dan tanaman hutan Masyarakat Adat Nusantara”( ketika itu penulis(Ringo) mendampingi tim 11 di Istana Negara untuk bertemu presiden Jokowi. Hal ini dibenarkan oleh Jan Fery Manurung – ketua umum Rakyat Permata Nusantara (RPN) waktu lalu kepada Pimp.Umum/Redaksi kami, bahwa PT.TPL diskriminatif dalam bekerjasama. Misalnya ada Perusahaan putra daerah tdk diterima oeh PT.TPL yang tidak jelas alasan. Sedangkan perusahaan milik dari luar Toba dipertahankan, apalagi salah satu staff dari PT.TPL Bernama Tan Ai Lie menyebutkan kompetensi putra daerah diragukan.
Inikan suatu kesombongan,bukannya mengajak untuk bermitra sekaligus membimbing mereka jika belum maksimal kemampuan putra daerah. Sikap demikian tak terpuji bahkan layak untuk ‘black-list bahkan di usir. Padahal mereka berusaha/bekerja di tanah leluhur nenek moyang anak daerah, malah tidak mempedulikan daerah tempatnya berbisnis/bekerja.
Apapun hasilnya mereka berjalan kaki pasti ada yang terbaik, sebagaimana harapan dan doa sejak dari Danau Toba,
Pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari sudah bertahun-tahun disuarakan komunitas masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga gereja, mahasiswa, dan sebagainya.
”Pencabutan izin saja tidak cukup menjawab persoalan kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat akibat praktik usaha yang merusak lingkungan. Keputusan ini harus dibaca sebagai pengakuan negara atas kegagalan tata kelola sumber daya alam yang selama bertahun-tahun tanpa penindakan berarti,” kata Juniaty.Sekretaris eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu).
— Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengecam rencana pemerintah yang akan membuka 20 juta hektar hutan sebagai alih fungsi lahan untuk pangan dan energi. Rencana tersebut punya dampak buruk yang signifikan terhadap ekologi. Tidak hanya dampak terhadap lingkungan, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat luas.
Uli Arta Siagian Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan, rencana pembukaan lahan 20 juta hektar oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan upaya legalisasi deforestasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dalam 57 tahun terakhir, ada sekitar 45 juta hektar hutan yang sudah terdeforestasi secara legal, baik untuk izin hutan alam maupun hutan tanaman industri.
Sebagaimana penulis mengangkat artrikel di Media ini (Liputan Nusantara)berjudul “Pernyataan Menteri Kehutanan RI : Akan Membuka 20 juta Hektare Hutan Untuk Kepentingan Energi dan Pangan” ? edisi Januari 2025.
Saya menjelaskan Sekian banyak sudah janji-janji dari agenda pembukaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Faktanya pemerintah pusat tidak pernah benar-benar berhasil menunaikan janjinya. Ada banyak lahan untuk lumbung pangan sudah dibuka, tapi di mana letak keberhasilan dan dampaknya bagi rakyat? Membuka lahan hutan 20 juta hektar yang luasnya melebihi 2 kali Pulau Jawa menurut ilustrasi Kompas.com adalah ancaman terhadap lingkungan dan masa depan bangsa ini.
”Proyek (pembukaan 20 juta hektar hutan) ini justru dikhawatirkan akan merusak kedaulatan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik. Masyarakat akan semakin terdampak serta akibat pada lingkungan juga semakin besar,” ujarnya.
Saya mendukung lumbung pangan dari dulu di Kalimantan Tengah,kata Dr. Agustin Teras Narang, Anggota MPR RI./ DPD RI. Dapil Kalteng. dengan alasan agar bekas Proyek Lahan Gambut sejuta hektar yang digagas Presiden Suharto dulu, bisa diberdayakan. Agar kerusakan yang kadang terjadi beberapa dekade lalu, bisa diperbaiki dan mendatangkan manfaat bagi rakyat. Itu sebabnya saya mendukung food estate atau lumbung pangan dilanjutkan dengan intensifikasi Ujar Agustin. Mengoptimalkan lahan yang dikuasai Petani, sehingga meningkat produktivitasnya dan naiklah penghasilannya. Jadi tidak perlu rasanya membuka lahan baru lagi sambung Teras Narang, apalagi sampai membabat hutan dengan alasan pangan tambahnya lagi. Berdayakan jutaan hektar lahan yang sudah ada dicanangkan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya dan buktikan keberhasilannya, termasuk program-program yang konon katanya ada di Kalimantan Tengah. Kami minta pemerintah pertanggungjawabkan secara transparan perkembangan maupun hasilnya, agar tidak jadi gimmick semata.
Analisa dan iInformasi mengenai hutan tropis,
sebagaimana yang saya publikasikan di media ini edisi Oktober dibawaj judul “Mongabagay Indonesia, Mengawasi Proyek Strategis Nasional (PSN)” Bahwa Sejak tahun 1999, Mongabay.com telah menjadi salah satu situs utama berbasis internet untuk berita, analisa dan informasi mengenai hutan tropis. Situs ini dikunjungi lebih dari dua juta pengunjung setiap bulannya, yang membuatnya menjadi salah satu tujuan situs yang “the most visited eco-focused” di internet.
Pada tahun 2008, Mongabay.com menerima penghargaan dari Majalah Times, sebagai salah satu dari 15 situs “hijau” terbaik. Pada tahun 2010, menjadi nominasi Communicator Perubahan Iklim Tahun Award oleh George Mason University (Ring-o)
Baca Lainnya
Trending di Jakarta
