Tulungagung, Liputannusantara.id-Selasa 01/09/2026 – Pemerintah terus berupaya memajukan wilayahnya melalui berbagai program pembangunan. Salah satu kegiatan penting dalam pemerintahan desa adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). RKP Desa menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2015 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
Suatu misal kegiatan yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung mengadakan Musrenbangdes pada 01 September 2026 dengan tema “Membahas dan Menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2027.”
Acara ini dihadiri oleh Camat Tanggunggunung yang di Wakili Bapak Sekcam beserta Kasi PMD, pendamping desa Kecamatan Tanggunggunung,Babinsa bhabinkamtibmas Desa Ngepoh, Kepala Desa Ngepoh beserta seluruh perangkat desa, LPM, BPD, RT/RW, PKK, kader posyandu, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat.
Sunaryo Kepala Desa Ngepoh,menegaskan bahwa RKP Desa adalah rutinitas wajib setiap tahun untuk memajukan wilayah desa.
“Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas kegiatan di tahun yang akan datang (tahun 2027). Harapan kami, mana yang harus diprioritaskan harus terlaksana dengan kesepakatan bersama.
Jangan sampai setelah diusulkan terjadi gejolak di kemudian hari, karena sudah tersusun dengan Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKP). Selanjutnya, dalam penyusunan RKP Desa, sepenuhnya kami serahkan kepada tim kinerja yang diketuai oleh Bapak Sekretaris Desa,” jelasnya
Lanjut,”Kemungkinan besar terkait RKPDes hampir sama dengan tahun sebelumnya karena Minimnya Anggaran Desa,akan tetapi Sebisa mungkin Kami mencari Trobosan lain dari Program Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.Suatu misal yang sudah diselesaikan terkait Rabat beton di Dusun Ngrasem dan Pembangunan Balai Desa dari Pokir Dewan.Yang mana sesuai anggaran BK 2026 terkait Pembangunan Balai Desa sudah Seratus Persen akan tetapi dilihat dari Bangunan Masih kondisi 50% jadi kami dari Pemerintah Desa Sebisa mungkin mencari Trobosan dari Pokir Dewan di tahun yang akan datang untuk penyelesaian Pembangunan”,imbuhnya
Musrenbangdes Desa Ngepoh menjadi wadah kolaborasi semua elemen masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa. Partisipasi aktif dari berbagai pihak memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat…
(Yp/Bt)
