Kab.Tangerang,Liputannusantara.id- Aktivis Senior Kabupaten Tangerang, Mohamad Jembar, melancarkan kritik tajam terhadap Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, Pokir tersebut telah menjadi ajang korupsi terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat luas hanya mendapat sedikit manfaat.
“Pokir pokok pikiran itu bukan lagi tentang aspirasi rakyat, tapi tentang bancakan anggaran untuk kepentingan pribadi para dewan dan kelompok,” kata Mohamad Jembar dengan nada keras.
Ia menilai bahwa Pokir telah menjadi instrumen kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
Jembar menilai bahwa anggaran Pokir sebesar Rp 350 miliar seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kebutuhan pokok seperti beras, pendidikan, dan kesehatan, serta mengatasi masalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran ekstrem. Namun, anggaran tersebut malah digunakan untuk memperkaya pengusaha kontraktor dan konstituen tertentu.
“Lebih baik anggaran Rp 350 miliar itu dibagikan langsung kepada masyarakat miskin daripada digunakan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ungkap Jembar dengan nada kecewa terhadap langkah pikiran anggota dewan.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang sangat merindukan pemerintahan yang bersih dan transparan, bukan pemerintahan yang dimobilisasi oleh kepentingan politik dan hanya mementingkan diri sendiri.
Dengan kisaran 1 anggota memiliki 50 kegiatan proyek, sedangkan ketua dewan dan wakil ketua dewan memiliki 70 proyek dan 60 proyek kegiatan yang disebut Pokir atau aspirasi, Jembar menegaskan bahwa “Pokir harusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ajang korupsi terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang.”
“Pokir harus dijalankan dengan transparan dan adil, bukan menjadi ajang korupsi terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas Jembar.
Ia menekankan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran Pokir digunakan dan siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Pokir.
DPRD Kabupaten Tangerang dinilai tidak pernah memperhatikan dan menyapa nelayan dalam kesulitan, seolah-olah lupa akan keberadaan mereka yang berjuang mengais rejeki di lautan.
Bantuan-bantuan dari wakil rakyat kabupaten juga dinilai tidak membantu dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran ekstrem.
(Neni)
