Home / Metro

Selasa, 2 Juli 2024 - 07:56 WIB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik awal untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045  : yaitu Indonesia Maju.

Adharta Ketum KRIS ( baju batik ) didampingi Freddy Numberi yang menjadi menhub RI pada masa itu menjelaskan program Stunting dihadapan publik

Jakarta,Juli, Liputan Nusantara (LN), Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), mengajukan diri untuk menjadi mitra srategis  Pemerintah di ranah  penyusunan Kebijakan Publik  untuk mewujudkan  Indonesia Emas 2045, Kata Ketua umum sekaligus pendiri MAKPI  Riant Nugroho  di Jakarta,Rabu 26 Juni 2024. Untuk itu penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, Layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

 

Strategi Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia, Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pada daftar proyek prioritas strategis, disebutkan salah satu prioritas strategisnya yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.

Berbicara tentang Stunting , tidak terhitung lagi berapa kali saya  paparkan di Media ini.kalo masih ingat, edisi 22 Juni 2924 dibawah judul :”Tidak perlu melakukan Pekerjaan besar ,Tetapi lebih penting  melakukan  pekerjaan kecil dengan Cinta yang besar” yang disampaikan  oleh  Adharta Ongkosaputra Ketua umum KRIS. Demikian  juga  dalam edisi 15 Juni 2024, dibawah judul “  Merespon WAG Adhartan ketum KRIS  terkait Penanganan Stunting “ serta edisi-edisi sebelumnya.sudah panjang lebar saya jelaskan .

Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Menurut data World Health Organization (WHO), pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 22.3% balita mengalami stunting di seluruh dunia, yang mana 52% diantaranya berada di Asia. Menurut Pusat data dan informasi Kemenkes, sepanjang tahun 2021-2022 terjadi penurunan stunting sebesar 2,84%. Selanjutnya pada tahun 2023, laju penurunan prevalensi stunting meningkat 2 kali lipat menjadi 5,64%. Meskipun sudah mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 masih terdapat gap antara target (18,44%) dengan pencapaian penurunan prevalensi stunting (21,6%). Rata-rata laju penurunan prevalensi stunting dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 0.8% per tahun. Penentuan target persentase penurunan stunting balita usia dua tahun (baduta) bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2020-2024. BKKBN melakukan beberapa kali penyesuaian indikasi target dalam perjanjian kinerja tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 target sebesar 21%, tahun 2023 target 17% dan untuk tahun 2024 target sebesar 14%. Data BKKBN menunjukkan terjadi penurunan baduta stunting sebesar 10% selama periode 2020-2022, dengan persentase rata-rata penurunan baduta stunting sebesar 3,3% per tahun.

Baca Juga  Polresta Bandara Soetta Dicurhati Puluhan Karyawan Kargo

Penyuluhan tentang upaya pencegahan Stunting dan risiko pada ibu hamil Mojo Kec. Ringinarum Kab. Kendal.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting memberikan beberapa dampak buruk bagi generasi bangsa di masa depan. Kurang gizi menyebabkan lebih dari tiga juta kematian anak pada tahun yang sama, atau sekitar 45% dari semua kematian pada anak balita. Stunting juga berdampak pada terjadi penurunan fungsi kognitif anak stunted sebesar 7% -16% dibandingkan anak yang tidak stunted. Selain itu, anak yang mengalami stunting, ketika dewasa mengalami tekanan darah tinggi, obesitas, dan penyakit kronis terkait termasuk diabetes serta penyakit jantung. Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting. Hal ini berpeluang menimbulkan kerugian ekonomi Negara sebesar 2-3 persen dari PDB per tahun.

Kolaborasi BKKBN–TNI AL Perang Lawan Stunting di Pelosok Negeri

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa strategi nasional percepatan penurunan stunting merupakan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Adapun kelima pilar tersebut meliputi: a).peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; b).peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c).peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; d).peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: a).menurunkan prevalensi stunting; b).meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c).menjamin pemenuhan asupan gizi; d).memperbaiki pola asuh; e).meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f).meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Adapun kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi: a).remaja; b). calon pengantin; c). ibu hamil; d). ibu menyusui; dan e). anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilanbulan).

Baca Juga  Hidden Paradise Negeri diatas awan(Surga yang tersembunyi)

Memang dibutuhkan komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan agar kebijakan percepatan penurunan stunting bisa berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kedepan diperlukan kebijakan terkait metode pengukuran data agar hasilnya bisa terintegrasi secara nasional. Beberapa sumber data tersebut meliputi Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-penataan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan oleh BRIN dan BPS. Selanjutnya, diperlukan juga evaluasi secara periodik dan menyeluruh keterkaitan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa), peta jalan dan rencana aksi perlu berbasis potensi dan problem lokal serta pengawasan implementasi kebijakan bersifat generik dan parsial. Berikutnya diperlukan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan media sosial untuk kegiatan edukasi pola hidup sehat, social engineering dan introduksi inovasi terkait. Hal ini disampaikan oleh Dr. Made Agus Sugianto Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung ( Ring-o)

Share :

Baca Juga

Metro

Iman dalam Tantangan Lingkungan Hidup: Belajar dari “Laudato Si”

Metro

Freddy Numberi; “ Menuju Bangsa Yang Kuat”

Metro

Mengenal Idul Fitri 1 syahwal H 1445

Metro

Hidden Paradise Negeri diatas awan(Surga yang tersembunyi)

Metro

Polresta Bandara Soetta Dicurhati Puluhan Karyawan Kargo

Metro

Apa Istimewanya Flores Bagi Adharta Ongkosaputra Ketum Kris?

Metro

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional(HALUN) Dekenat Bekasi Di Gereja St.Servatius Kp.Sawah Bekasi Jumat, 7 Juni 2024

Metro

Pentingnya Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anak

Contact Us