Samosir,Liputannusantara.id-Mewakili Bupati Samosir, Pj. Sekda Dr. Naslindo Sirait, S.E,M.M membuka secara resmi kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa di Kabupaten Samosir Tahun 2023 yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Jumat (7/72023).
Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan menghadirkan peserta diantaranya Pimpinan OPD, Camat serta Kepala Desa Se-Kabupaten Samosir.
Sejumlah Narasumber yang dihadirkan dalam workshop ini diantaranya Anggota Komisi XI DPR RI Dr. Sihar P.H Sitorus, BSBA, MBA, Kepala Perwakilan BPKP Provsu Kwinhatmaka, SE, MM, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) Balige Mahindun Dhiani Melda Harahap, SE, M.Si, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ira Hayatunnisma, SE, MM. Turut hadir mendampingi Pj. Sekda, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Inspektur Kabupaten Marudut Tua Sitinjak dan Kepala BPKPD Melva Siboro.
Saat membuka acara, Pj. Sekda Dr. Naslindo Sirait, S.E,M.M dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus sebagai Narasumber dan kepada BPKP Perwakilan Provsu yang telah mempercayakan kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Samosir.
Lebih lanjut, Naslindo menyampaikan bahwa topik utama yang didiskusikan dalam workshop ini adalah bagaimana kita membangun desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan amanat dan kewenangan otonomi dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.
Menurutnya, sesungguhnya desa-desa di Kabupaten Samosir memiliki berbagai potensi sumber daya alam, pertanian dan pariwisata sebagai unggulan. Tinggal bagaimana mengelola potensi ini bisa dioptimalkan dengan sentuhan Dana Desa maupun ADD untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks membangun desa, Naslindo menyampaikan perlu melakukan beberapa strategi pembangunan. Salah satunya, dengan melakukan peningkatan produktifitas sumber sumber ekonomi yang ada. Kemudian melakukan peningkatan nilai tambah, tentu dalam hal ini diperlukan peningkatan sarana dan prasarana termasuk diantaranya infrastruktur jalan yang langsung menyentuh dan tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah perlunya membangun ekosisten kelembagaan seperti BUMDes.
“Disinilah perlu leadership dari Bapak/Ibu selaku Kepala Desa karena kita sudah diberi kewenangan untuk mengelola. Persoalannya apakah kewenangan itu kita dibarengi dengan komitmen. Karena ketika kewenangan ditambah dengan komitmen disitu pasti ada transparansi, ada akuntabilitas dan ada tanggung jawab”, kata Naslindo.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan dapat memberi masukan, pemahaman dan peningkatan kapasitas Kepala Desa sehingga tidak ada lagi masalah-masalah terkait pengelolaan keuangan, apalagi perbuatan melanggar hukum dan perundang-undangan.
“Saya minta agar workshop ini diikuti dengan baik, sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat diterapkan di Desa wilayah kerja Bapak/Ibu sekalian”, kata Pj. Sekda Naslindo Sirait mengakhiri sambutannya.
Selanjutnya, workshop diisi dengan diskusi panel yang disampaikan oleh narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Dr. Sihar P.H Sitorus, BSBA, MBA, Kepala Perwakilan BPKP Provsu Kwinhatmaka, SE, MM, Kepala KKPN Balige Mahindun Dhiani Melda Harahap dan Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ira Hayatunnisma, SE, MM.
(TONNY.S)
