Kabupaten Tangerang,Liputannusantara.id- Kabupaten Tangerang kini menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Modus yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia solar ini diduga melibatkan kerjasama antara petugas SPBU dengan sopir truk yang telah dimodifikasi untuk menampung ribuan liter solar setiap harinya.
Para pelaku yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini beroperasi di sekitar Jalan Raya Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, yang tidak jauh dari Polsek Panongan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mafia solar ini mampu menyedot ribuan liter solar dari SPBU, yang kemudian dijual ke industri. Untuk menghindari deteksi, pelaku menggunakan truk pengangkut yang telah dimodifikasi, dan setelahnya, solar tersebut disedot kembali di pool mereka untuk dijual.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Namun, tindakan oknum mafia solar ini justru mengganggu distribusi BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh warga yang berhak.
Tindakan ilegal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama Pasal 53 hingga Pasal 58. Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain itu, mereka juga bisa dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana.
Selain melanggar undang-undang, praktik penyelewengan solar ini juga berpotensi menjadi bagian dari praktek korupsi, di mana dana subsidi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Untuk itu, aparat penegak hukum (APH) diminta untuk bertindak tegas dan menindak para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini agar praktik ilegal tersebut dapat dihentikan dan tidak merugikan masyarakat serta negara.
Redaksi
