“Komitmen Global dan Aksi Lokal Iklim Indonesia”

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanti

Jakarta, Desember, Liputan Nusantara (LN) Indonesia mendapat predikat sebagai negara super power dalam pengendalian perubahan iklim. Hal itu diungkap oleh Alok Sharma Presiden Konferensi Perubahan Iklim Dunia (COP) ke 26 di Glasgow Inggris akhir tahun 2021. Predikat ini menjadi semangat Indonesia untuk terus meningkatkan aksi-aksi iklim demi menjaga suhu bumi tidak meningkat lebih dari 2 derajat Celcius.

Informasi diperoleh dari SIARAN PERS Nomor: SP.363/HUMAS/PPIP/HMS.3/12/2022.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanti menyebutkan di tahun 2022 telah terbit dokumen IPCC yang baru Assesment Report (AR6) yang menjelaskan bahwa dampak terhadap lingkungan dan ekosistem akibat kenaikan suhu 2 derajat celcius itu jauh sekali melampaui yang diprediksikan.

“Oleh karena itu jika kita semua tidak bisa menjaga kenaikan suhu ini kita akan kehilangan banyak sekali ekosistem penting,” ujarnya pada acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12).

Mengenal Proklim (Program Kampung Iklim)

Menilik kondisi Global di tahun 2022 tantangan pengendalian perubahan iklim menjadi cukup berat karena terpengaruh berbagai krisis akibat konflik Geopolitik Global. Di tengah kondisi yang kurang baik tersebut Indonesia tetap dapat menunjukkan komitmen globalnya melalui contoh-contoh nyata (leading by examples) dalam mengatasi perubahan iklim dengan meningkatkan ambisi iklim.

Beberapa prestasi dari peningkatan ambisi iklim yang diraih di tahun 2022 antara lain: (1) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota G20 yang mempunyai kebijakan FOLU net-sink 2030, (2) Indonesia merupakan salah satu dari 39 negara yang meningkatkan ambisi Nationally Determined Contribution (NDC)nya melalui Enhanced NDC per 23 September 2022 dengan peningkatan target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri menjadi 31,89% dan target dengan dukungan internasional menjadi 43,20%.

Kemudian ke (3) Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara penerima Result Based Payment (RBP) REDD+ dari GCF (USD 103 Juta), Norwegia (USD 56 juta) dan FCPF (USD 20,9 juta), Komitmen total BioCF (USD 70 juta) dan FCPF (USD 120 juta), (4) Indonesia merupakan salah satu negara yang mengajukan dan memperbarui komunikasi adaptasi secara berkala. (5) Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan peraturan Carbon Pricing yang meliputi Artikel 5 dan Artikel 6 Persetujuan Paris, serta yang terbaru (6) Indonesia telah meratifikasi Amandemen Kigali lewat Peraturan Presiden No. 129 tahun 2022 yang menjadikan HFC sebagai komitmen gas baru dalam NDC Indonesia.

GRETA THURNBERG (15 tahun ) berjumpa dengan PAUS FRANSISKUS menyuarakan krisis iklim.

Komitmen Global Indonesia dalam menurunkan emisi juga diimplementasikan secara lokal di tingkat tapak dengan melibatkan masyarakat, salah satunya lewat Program Kampung Iklim (Proklim) yang ditargetkan pada 2024 akan terbentuk 20.000 unit kampung iklim di seluruh Indonesia. Hingga saat ini telah dibentuk sekitar 4.218 unit Proklim, khusus tahun 2022 terbentuk Proklim di 424 lokasi dengan estimasi menurunkan emisi karbon sebesar 301.144,26 Ton CO2 eq. Untuk mempercepatnya kedepan seluruh upaya-upaya atau intervensi iklim yang dilakukan desa akan dirangkul ke dalam Proklim .

Dilansir  dari Liberty Society, Proklim (Program Kampung Iklim) adalah program yang dirancang untuk mengurangi emisi gas Mengenal Proklim (Program Kampung Iklim) rumah kaca dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

Proklim menciptakan pendekatan inovatif melalui kemitraan publik-swasta dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 melalui upayanya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan kerja sama internasional.

Proklim dilaksanakan dengan beberapa tujuan, di antaranya:

1. Meningkatkan Pemahaman: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampaknya.
2. Kemandirian Masyarakat: Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional.
3. Jembatan Kebutuhan: Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan dukungan untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Kerjasama Nasional dan Daerah: Meningkatkan kerjasama di semua tingkatan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi.
5. Gerakan Nasional: Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan berbasis masyarakat yang aplikatif dan berkelanjutan.

Manfaat dari pelaksanaan Proklim meliputi:

1. Ketahanan Masyarakat: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.
2. Pengurangan Emisi: Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi nasional.
3. Data Kegiatan: Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang berguna untuk perumusan kebijakan terkait.
4. Kesadaran dan Gaya Hidup Rendah Karbon: Tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon di masyarakat.
5. Adopsi Teknologi Rendah Karbon: Meningkatnya kemampuan masyarakat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah karbon.

“Kedepannya kata Laksmi Dhewanti, kami akan selalu mengembangkan, memperbaharui, dan memperkuat aksi-aksi iklim melalui seluruh sistem pendukung pengendalian perubahan iklim yang ada di Indonesia melalui koordinasi yang dikepalai oleh Menteri LHK,” tutup Laksmi Dhewanti( Ring-o)