Para ilmuwan mengatakan kenaikan permukaan air laut kemungkinan akan membuat pulau tersebut tidak dapat dihuni lagi pada 2050
Jakarta, Februari, Liputan Nusantara (LN), Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Panama, dengan nama resmi Republik Panama (bahasa Spanyol: República de Panamá), adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah bagian ujung tenggara, berdekatan dengan Benua Amerika Selatan. Statusnya sebagai negara transit sebagai awal menjadi titik pertemuan budaya dari seluruh dunia. Posisi geografis dunia saat ini menawarkan platform yang luas jasa kelautan, real estat komersial dan keuangan, termasuk Colon Free Zone, daerah bebas terbesar di benua itu dan kedua di dunia.
Dalam WAG Sr. Vincentia Koordinator Sektor Pendidikan di Laudato Si Indonesia membagikan sebuah kisah terkait Panama. Petikannya: “Jika pulau ini tenggelam, saya akan tenggelam bersamanya,” tutur Delfino Davies(warga Panama). Raut senyum tak sedikit pun luntur dari wajahnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Delfino berkata banyak angota keluarga dan kawan-kawan yang telah meninggalkan pulau tempat mereka tinggal kata dia kepada BBC Indonesia. Raut senyum tak sedikit pun luntur dari wajahnya.
“Sebelumnya, Anda bisa mendengar anak-anak berteriak… musik di mana-mana, tetangga yang bertengkar,” ujarnya. Tapi kini suara itu sudah hilang.
Komunitas adat yang tinggal di pulau kecil Gardi Sugdub, adalah kelompok masyarakat pertama di Panama yang direlokasi karena perubahan iklim.
Mengapa rencana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pangan ‘untungkan korporasi dan rugikan warga’? – Kesaksian Orang Rimba yang tersisih dari hutan leluhur.
Dibelakang artikel ini telah saya (Ringo)Kabiro Liputan Nusantara DKI Jakarta,edisi Januari‘25 telah memberitakan dibawah judul “Pernyataan Menteri Kehutanan RI : Akan Membuka 20 juta Hektare Hutan Untuk Kepentingan Energi dan Pangan” ? pada edisi ini saya jelaskan bahwa Saya mendukung lumbung pangan dari dulu di Kalimantan Tengah, kata Dr. Agustin Teras Narang, Anggota MPR RI./ DPD RI. Dapil Kalteng. dengan alasan agar bekas Proyek Lahan Gambut sejuta hektar yang digagas Presiden Suharto dulu, bisa diberdayaka ujar Agustin. Agar kerusakan yang kadung terjadi beberapa dekade lalu, bisa diperbaiki dan mendatangkan manfaat bagi rakyat. Itu sebabnya saya mendukung food estate atau lumbung pangan dilanjutkan dengan intensifikasi Ujar Agustin.
Jadi tidak perlu rasanya membuka lahan baru lagi, apalagi sampai membabat hutan dengan alasan pangan tambahnya lagi.
Berdayakan jutaan hektar lahan yang sudah ada dicanangkan dari pemerintahan sebelum-sebelumnya dan buktikan keberhasilannya, termasuk program-program yang konon katanya ada di Kalimantan Tengah.tutup Dr. Agustin Teras Narang yang angota MPR RI./ DPD RI ini.
Pengendum Tampung memegang jernang, salah satu hasil hutan yang dijual Orang Rimba untuk mendapat penghasilan.
Kembali ke Panama tadi. Pemerintah Panama bilang mereka menghadapi “risiko yang mungkin segera terjadi” akibat kenaikan permukaan air laut, yang disebut oleh para ilmuwan kemungkinan akan membuat pulau itu tak lagi dapat dihuni pada tahun 2050.
Pengendum Tampung, seperti warga dari komunitas Orang Rimba, memanfaatkan hasil hutan untuk konsumsi sehari-hari, termasuk ikan di sungai dekat tempat tinggal mereka.
Pada Juni tahun lalu, banyak warga meninggalkan perkampungan yang dibangun dari papan kayu dan atap seng.
Mereka pindah ke deretan rumah yang disediakan untuk mereka di pulau lain.
Relokasi ini dipuji oleh beberapa pihak sebagai model bagi kelompok lain di seluruh dunia yang tempat tinggalnya terancam perubahan iklim.
Kendati begitu, program relokasi itu telah memecah belah masyarakat di pulau kecil tersebut.
“Ayah saya, saudara laki-laki saya, saudara ipar perempuan saya, dan teman-teman saya sudah pergi,” kata Delfino. “Terkadang anak-anak yang keluarganya masih tinggal menangis, bertanya-tanya ke mana teman-teman mereka pergi,” katanya
Potret pondok tempat tinggal Orang Rimba di sebuah kawasan hutan di Jambi
Rencana pemerintah Indonesia membabat 20 juta hektare hutan—seluas dua kali Pulau Jawa—untuk proyek lumbung pangan dan energi diyakini akan memperburuk ketimpangan kepemilikan lahan antara korporasi dan masyarakat. BBC News Indonesia mewawancarai seorang warga Suku Anak Dalam di Jambi, aktivis lingkungan serta peneliti.
Hutan seluas dua kali Pulau Jawa yang akan dibabat itu bahkan lebih luas dari program perhutanan sosial era Joko Widodo, yang juga dikritik karena “hanya meminjamkan, bukan memberi hak penuh atas lahan kepada warga”.
Wacana ini pertama kali dilontarkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, 30 Desember lalu. Dia berkata, rencana ini telah dibahas secara informal dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pelatihan bercocok tanam bagi Orang Rimba yang bermukim di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Juni 2022.
Delfino berkata banyak anggota keluarga dan kawan-kawannya yang telah meninggalkan pulau tempat mereka tinggal
Di lahan seluas itu, kata Raja Juli, pemerintah ingin menanam, antara lain padi gogo sebagai basis lumbung pangan dan pohon aren sebagai sumber energi bioetanol.
“Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa,” ujarnya.
Pemerintah, kata pegiat lingkungan, semestinya justru membantu warga mengoptimalkan sumber daya hutan, seperti masyarakat Dayak Seberuang di Kalimantan Barat yang secara swadaya memanfaatkan arus sungai menjadi energi listrik.
Sebaliknya, membiarkan warga hidup tanpa hak atas hutan diyakini bakal mengulang kisah komunitas Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas—yang saat ini mulai menanam pohon sawit untuk bertahan hidup.
Merujuk riset terbaru, deforestasi yang diwacanakan pemerintahan Prabowo dicemaskan akan memusnahkan bahasa asli orang-orang adat.(Ring-o)
