Menu

Mode Gelap
Lapas Jember Perkuat Iman Warga Binaan Melalui Tawasul dan Yasinan Rutin Lapas Narkotika Bangli Buka Program Rehabilitasi Gelombang II untuk 100 WBP Penjual Obat Keras di Tangerang Diamankan, 113.501 Butir Tramadol dan Hexymer Disita Menteri Imipas Tukar Ompreng Makanan Warga Binaan di Semarang* Terungkap Unsur Perdata, Sidang Kasus Dugaan Penipuan Suparman Harsono Kembali Bergulir

Uncategorized

Ketua LP-KPK MH.Tamrin,S.H. Angkat Bicara

badge-check


					Ketua LP-KPK MH.Tamrin,S.H. Angkat Bicara Perbesar

 

 

Kabupaten Tangerang ,Liputannusantara.id– Sorotan tajam dilayangkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyusul ditemukannya ketimpangan dalam pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah. Rumah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Tangerang, yang berada di wilayah Desa Paku Alam, Kecamatan Pakuhaji, diketahui mendapat fasilitas dobel lampu PJU. Ironisnya, hal ini terjadi ketika banyak wilayah lain, termasuk di Kecamatan Rajeg, masih terbelenggu dalam gelap akibat minimnya penerangan jalan.

Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), MH. Tamrin, S.H., angkat bicara menanggapi fenomena tersebut. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa pengalokasian PJU yang timpang ini mencerminkan ketidaktepatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Pemasangan dobel lampu di sekitar rumah Kadishub sangat kontradiktif dengan kondisi jalanan di wilayah lain yang masih gelap gulita. Seharusnya Dishub lebih peka dan objektif dalam mendistribusikan fasilitas penerangan, mengingat ini menyangkut hak warga terhadap rasa aman dan kenyamanan saat beraktivitas di malam hari,” tegas Mh. Tamrin,S.H

Ia juga menambahkan bahwa langkah evaluatif perlu segera diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemetaan kebutuhan PJU secara menyeluruh, berbasis data dan urgensi kebutuhan warga. Menurutnya, kebijakan berbasis kepentingan personal atau kelompok sempit dapat menciderai prinsip keadilan dalam pelayanan publik.

Pihaknya melalui LP-KPK akan terus mengawal isu ini dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan oleh instansi teknis, khususnya terkait penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas umum.

Masyarakat Rajeg dan wilayah lain yang terdampak kekurangan penerangan berharap suara mereka segera didengar. Penerangan jalan bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga simbol keberpihakan pemerintah kepada warganya.

Sihar Sihombing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lapas Jember Perkuat Iman Warga Binaan Melalui Tawasul dan Yasinan Rutin

20 Juni 2025 - 13:07 WIB

20 Juni 2025 - 10:24 WIB

Lapas Narkotika Bangli Buka Program Rehabilitasi Gelombang II untuk 100 WBP

20 Juni 2025 - 04:31 WIB

Penjual Obat Keras di Tangerang Diamankan, 113.501 Butir Tramadol dan Hexymer Disita

20 Juni 2025 - 02:59 WIB

Menteri Imipas Tukar Ompreng Makanan Warga Binaan di Semarang*

19 Juni 2025 - 22:32 WIB

Trending di Uncategorized